Respon Edaran Kemenpan RB Soal Penghapusan Honorer, Ini Langkah BKPSDM Muara Enim

BKPSDM Muara Enim merespon Surat Edaran Mendagri tentang Penghapusan Honorer Tahun 2023.

MUARA ENIM,-Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tertulis penghapusan tenaga honorer terhitung 28 November 2023, telah membuat galau para tenaga honorer khususnya di lingkungan Pemkab Muara Enim.

Atas kegalauan dan untuk kepastian isi surat tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muara Enim, akan berkoordinasi secepatnya dengan  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Kepala BKPSDM Muara Enim Harson Sunardi melalui Kabid Pengadaan Formasi SDM Yulius Caesar SH, Minggu (5/6/2022) mengatakan bahwa pihaknya belum membahas terkait instruksi pemerintah pusat.

Namun yang jelas belum berlaku sekarang.

Untuk itu pihaknya akan koordinasi kepada pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB).

Dijelaskan Yulius, sebelumnya PP 48 tahun 2005, PPK tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer.

Namun, yang ada sekarang ini pengangkatan tenaga honorer berdasarkan SK kepala dinas.

Jika penghapusan tenaga honorer tersebut dihapuskan, pihaknya mengaku belum bisa memberikan kepastian atas nasib para tenaga kerja honorer. 

“Internal pemerintah bakal membahas bersama dengan OPD soal nasib para pekerja honorer dan akan berkoordinasi ke Kemenpan RI,” jelasnya. 

Lanjut Yulius, saat ini, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk mempetakan kebutuhan pegawai non ASN yang sebenarnya di instansi masing-masing dan setiap OPD memang mengalami kekurangan pegawai non ASN sesuai latar belakang pendidikan.

Dan kondisi saat ini, memang setiap OPD sangat kekurangan tenaga ASN.

Bahkan pemerintah daerah telah mengusulkan kuota ASN ribuan namun yang disetujui oleh Kemenpan tidak sampai seribu.

Persetujuan kuota tersebut tidak sebanding dengan ASN yang memasuki masa pensiun setiap bulannya mencapai ratusan orang.

Antisipasi untuk menutup kekurangan tersebut maka kepala OPD terpaksa merekrut tenaga honorer karena memang sangat dibutuhkan.

Ketika ditanya untuk kemampuan keuangan daerah, sambung Yulius, jika OPD sudah menerima tenaga honorer tersebut pasti mereka sudah melakukan perhitungan dan mampu.

Dan sebaiknya jika memang ingin dihapuskan harus ada solusi yang win-win solution seperti mengangkat mereka minimal menjadi PPPK terutama untuk yang masa kerjanya sudah lama sebab mereka juga memiliki tanggungan keluarga.

"Intinya kita akan koordinasi dan konsultasi bersama pihak kementerian soal penghapusan tenaga honorer. Mungkin nanti ada solusinya yakni pekerjaan dengan sistem kontrak atau alih daya. Dengan perhitungan kemampuan keuangan daerah,”  terangnya.

Terpisah,  Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Muara Enim Bonny Noprian Pratama SH dari Fraksi Partai Golkar, meminta kepada pihak Pemkab Muara Enim untuk mencarikan solusinya.

Karena aturan penghapusan tenaga honorer banyak pertimbangan yang harus diperhatikan.

Pertama, soal nasib para honorer yang pastinya berharap agar bisa tetap bekerja. 

Sebelum memasuki tahun 2023, dirinya meminta Pemkab Muara Enim harus lebih proaktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Karena ini regulasi dari pemerintah pusat maka harus sering-sering melakukan konsultasi dan koordinasi.

Pemkab Muara Enim harus punya solusi untuk mereka (tenaga honorer) jangan sampai nantinya ketika aturan telah ditetapkan oleh pemerintah justru banyak honorer yang kehilangan pekerjaannya dan akan menimbulkan permasalahan sosial yang baru terutama di daerah-daerah.

Penghapusan tenaga honorer di OPD, lanjut Bonny, seyogyanya daerah diajak berembuk mencari solusi yang terbaik.

Menurutnya kebijakan itu sangat tidak manusiawi, terlebih mereka yang telah mengantungkan nasib sebagai honorer sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi ke negara dengan honorer seadanya.

Sebab jika tenaga honorer dihapuskan tentu roda pemerintahan akan terganggu.

"Sebagai contoh juru tagih pasar, petugas kebersihan, tenaga kesehatan, Sat Pol PP, Kebakaran, guru dan sebagainya yang selama ini dikerjakan tenaga honorer sebagai ujung tombak, apakah para ASN siap menggantikannya yang rata-rata sudah berusia tua. Karena pekerjaan itu memerlukan ketahanan fisik dan mental. Jadi tenaga honorer jangan dihapus begitu saja tanpa solusi, bila keuangan daerah mampu angkat mereka sebagai PPPK," harapnya.  (SP/ARDANI)

 

 

sumber

Bagikan postingan ini:
Diposting oleh Super Administrator
Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores, eveniet, eligendi et nobis neque minus mollitia sit repudiandae ad repellendus recusandae blanditiis praesentium vitae ab sint earum voluptate velit beatae alias fugit accusantium laboriosam nisi reiciendis deleniti tenetur molestiae maxime id quaerat consequatur fugiat aliquam laborum nam aliquid. Consectetur, perferendis?

Tinggalkan Komentar